Inggris Anglia-Sachsen
Kerajaan Inggris muncul dari penyatuan bertahap kerajaan Anglia-Sachsen awal abad pertengahan yang dikenal sebagai Heptarki: Anglia Timur, Mercia, Northumbria, Kent, Essex, Sussex, dan Wessex. Invasi Viking pada abad ke-9 mengganggu keseimbangan kekuasaan antara kerajaan Inggris, dan kehidupan asli Anglia-Sachsen pada umumnya. Tanah Inggris disatukan pada abad ke-10 dalam penaklukan kembali yang diselesaikan oleh Raja thelstan pada tahun 927.
Selama Heptarki, raja yang paling kuat di antara kerajaan Anglia-Sachsen mungkin akan diakui sebagai Bretwalda, raja tinggi di atas raja-raja lainnya. Kemunduran Mercia memungkinkan Wessex menjadi lebih kuat, menyerap kerajaan Kent dan Sussex pada tahun 825. Raja-raja Wessex semakin mendominasi kerajaan-kerajaan Inggris lainnya selama abad ke-9. Pada tahun 827, Northumbria tunduk kepada Egbert dari Wessex di Dore, secara singkat menjadikan Egbert sebagai raja pertama yang memerintah atas Inggris yang bersatu.
Pada tahun 886, Alfred yang Agung merebut kembali London, yang tampaknya dianggap sebagai titik balik dalam pemerintahannya. Anglo-Saxon Chronicle mengatakan bahwa "semua orang Inggris (semua Angelcyn) tidak tunduk pada Denmark menyerahkan diri kepada Raja Alfred." Asser menambahkan bahwa "Alfred, raja Anglia-Sachsen, memulihkan kota London dengan sangat baik ... dan membuatnya layak huni sekali lagi." "Pemulihan" Alfred memerlukan pendudukan kembali dan perbaikan kota bertembok Romawi yang hampir sepi, membangun dermaga di sepanjang Sungai Thames, dan meletakkan rencana jalan kota baru. Mungkin pada titik inilah Alfred mengambil gaya kerajaan baru 'Raja Anglia-Sachsen'.
Selama tahun-tahun berikutnya Northumbria berulang kali berpindah tangan antara raja-raja Inggris dan penjajah Norwegia, tetapi secara definitif dibawa di bawah kendali Inggris oleh Eadred pada tahun 954, menyelesaikan penyatuan Inggris. Sekitar waktu ini, Lothian, yang berbatasan dengan bagian utara Northumbria (Bernicia), diserahkan kepada Kerajaan Skotlandia. Pada 12 Juli 927 para raja Inggris berkumpul di Eamont di Cumbria untuk mengakui thelstan sebagai raja Inggris. Ini dapat dianggap sebagai 'tanggal pendirian' Inggris, meskipun proses penyatuan telah memakan waktu hampir 100 tahun.
Inggris tetap dalam kesatuan politik sejak saat itu. Selama masa pemerintahan elræd the Unready (978–1016), gelombang baru invasi Denmark diatur oleh Sweyn I dari Denmark, yang memuncak setelah seperempat abad peperangan dalam penaklukan Inggris oleh Denmark pada tahun 1013. Namun Sweyn meninggal pada 2 Februari 1014, dan elræd dikembalikan ke takhta. Pada 1015, putra Sweyn, Cnut the Great (umumnya dikenal sebagai Canute) meluncurkan invasi baru. Perang berikutnya berakhir dengan kesepakatan pada 1016 antara Canute dan penerus elræd, Edmund Ironside, untuk membagi Inggris di antara mereka, tetapi kematian Edmund pada 30 November tahun itu membuat Inggris bersatu di bawah kekuasaan Denmark. Ini berlanjut selama 26 tahun sampai kematian Harthacnut pada bulan Juni 1042. Dia adalah putra Canute dan Emma dari Normandia (janda elræd the Unready) dan tidak memiliki ahli warisnya sendiri; ia digantikan oleh saudara tirinya, putra elræd, Edward the Confessor. Kerajaan Inggris sekali lagi merdeka.
Perdamaian berlangsung sampai kematian Edward tanpa anak pada Januari 1066. Kakak iparnya dimahkotai Raja Harold, tetapi sepupunya William Sang Penakluk, Adipati Normandia, segera mengklaim takhta untuk dirinya sendiri. William melancarkan invasi ke Inggris dan mendarat di Sussex pada 28 September 1066. Harold dan pasukannya berada di York menyusul kemenangan mereka melawan Norwegia di Pertempuran Stamford Bridge (25 September 1066) ketika berita itu sampai kepadanya. Dia memutuskan untuk berangkat tanpa penundaan dan menghadapi tentara Norman di Sussex sehingga berbaris ke selatan sekaligus, meskipun tentara tidak beristirahat dengan baik setelah pertempuran dengan Norwegia. Tentara Harold dan William saling berhadapan di Pertempuran Hastings (14 Oktober 1066), di mana tentara Inggris, atau Fyrd, dikalahkan, Harold dan dua saudaranya dibunuh, dan William muncul sebagai pemenang. William kemudian mampu menaklukkan Inggris dengan sedikit perlawanan lebih lanjut. Dia tidak, bagaimanapun, berencana untuk menyerap Kerajaan ke Kadipaten Normandia. Sebagai adipati belaka, William berutang kesetiaan kepada Philip I dari Prancis, sedangkan di Kerajaan Inggris yang merdeka ia dapat memerintah tanpa campur tangan. Ia dimahkotai pada 25 Desember 1066 di Westminster Abbey, London.
Kesultanan Kanoman
Kesultanan Kanoman ini didirikan oleh Pangeran Muhamad Badrudi Kertawijaya atau Sultan Anom 1 di tahun 1678. Sebelumnya, Kesultanan Kanoman ini merupakan pecahan dari Kesultanan Cirebon pada tahun 1666.
Di masa kekosongan 1666 hingga 1678 itu Kesultanan Cirebon diambil alih kekuasaannya oleh Kerajaan Mataram. Berjalannya waktu dan tak puasnya pengambilahinan tersebut hingga menimbulkan konflik.
Akhirnya Kesultanan Cirebon dipecah dan salah satunya Kesultanan Kanoman yang diberikan Pangeran Muhamad Badrudin Kertawijaya.
Jejak-jejak peradaban kerajaan-kerajaan di atas masih bisa dilihat hingga sekarang di setiap wilayahnya. Masih terdapat keraton atau tempat pemerintahan dan tempat tinggal raja-raja yang menduduki kursi kekuasaan.
Peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut kini menjadi sebuah destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat dan menggali informasi tentang sejarah kerajaan tersebut.
Saat ini, Kesultanan Kanoman dipimpin oleh Sultan Anom XII Mochamad Saladin.
Jadi keraton mana saja yang sudah kamu datangi?
Halaman ini berisi artikel tentang negara yang ada dari abad ke-10 hingga 1707. Untuk negara dalam bentuknya saat ini dan umumnya, lihat
. Untuk negara berdaulat saat ini, lihat
Kerajaan Inggris (bahasa Latin: Regnum Anglorum, terj. har. 'Kerajaan Inggris' atau 'Kerajaan bangsa Anglia') adalah sebuah negara berdaulat di pulau Britania Raya sejak 12 Juli 927, ketika kerajaan itu muncul dari berbagai kerajaan Anglia-Sachsen , sampai 1 Mei 1707, ketika bersatu dengan Skotlandia untuk membentuk Kerajaan Inggris Raya. Kerajaan Inggris adalah salah satu negara paling kuat di Eropa selama periode abad pertengahan.[butuh rujukan]
Pada tanggal 12 Juli 927, berbagai kerajaan Anglia-Sachsen disatukan oleh Æthelstan (memerintah 927–939) untuk membentuk Kerajaan Inggris.[butuh rujukan] Pada 1016, kerajaan menjadi bagian dari Kekaisaran Laut Utara Cnut Agung, persatuan pribadi antara Inggris, Denmark dan Norwegia. Penaklukan Norman atas Inggris pada tahun 1066 menyebabkan pemindahan ibu kota Inggris dan kediaman utama kerajaan dari Anglia-Sachsen di Winchester ke Westminster, dan Kota London dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pusat komersial terbesar dan utama di Inggris.[3]
Sejarah kerajaan Inggris dari penaklukan Norman tahun 1066 secara konvensional membedakan periode yang dinamai menurut dinasti penguasa berturut-turut: Norman 1066–1154, Plantagenet 1154–1485, Tudor 1485–1603 dan Stuart 1603–1707 (disela oleh Interregnum 1649–1660) . Secara dinasti, semua raja Inggris setelah 1066 akhirnya mengklaim keturunan dari Normandia; perbedaan Plantagenets hanyalah konvensional, dimulai dengan Henry II (memerintah 1154-1189) karena sejak saat itu, Raja Angevin menjadi "lebih bersifat Inggris"; rumah Lancaster dan York keduanya adalah cabang kadet Plantagenet, dinasti Tudor mengklaim keturunan dari Edward III melalui John Beaufort dan James VI dan I dari Wangsa Stuart mengklaim keturunan dari Henry VII melalui Margaret Tudor.
Setelah penaklukan Inggris, Normandia secara bertahap berusaha untuk memperluas penaklukan mereka baik ke sisa Kepulauan Inggris dan tanah tambahan di Benua Eropa, khususnya di Prancis modern. Seiring waktu, ini akan berkembang menjadi kebijakan ekspansionisme yang sudah berlangsung lama, yang dilakukan secara intermiten dengan tingkat agresi yang terus meningkat oleh dinasti "Inggris" yang sekarang bergaya berturut-turut. Dimulai pada abad ke-12, Normandia mulai membuat serangan serius ke Irlandia. Penyelesaian penaklukan Wales oleh Edward I pada tahun 1284 menempatkan Wales di bawah kendali mahkota Inggris, meskipun upaya Edward untuk sepenuhnya menaklukkan Irlandia menemui keberhasilan yang sangat terbatas sementara keberhasilan awal penaklukannya atas Skotlandia dibatalkan oleh kekalahan militer Inggris di bawah anaknya, Edward II. Edward III (memerintah 1327–1377) mengubah Kerajaan Inggris menjadi salah satu kekuatan militer paling tangguh di Eropa; pemerintahannya juga melihat perkembangan penting dalam undang-undang dan pemerintahan—khususnya evolusi parlemen Inggris. Dari tahun 1340-an raja-raja Inggris juga mengklaim mahkota Prancis, tetapi setelah Perang Seratus Tahun Inggris kehilangan semua tanah mereka di benua itu, kecuali Calais. Pecahnya Perang Mawar berikutnya pada tahun 1455 akan memastikan Inggris tidak pernah lagi dalam posisi untuk secara serius mengejar klaim Prancis mereka.
Setelah gejolak Perang Mawar, dinasti Tudor memerintah selama Renaisans Inggris dan sekali lagi memperluas kekuasaan monarki Inggris di luar Inggris, khususnya mencapai penyatuan penuh Inggris dan Kerajaan Wales pada tahun 1542. Tudor juga mengamankan kendali Inggris Irlandia, meskipun akan terus diperintah sebagai kerajaan terpisah dalam persatuan pribadi dengan Inggris selama berabad-abad. Henry VIII memicu Reformasi Inggris dengan memutuskan persekutuan antara Gereja Inggris dan Gereja Katolik Roma, meskipun aspek doktrinal dari Reformasi yang menetapkan Gereja Inggris sebagai Protestan yang dapat dikenali tidak akan dikejar dengan sungguh-sungguh sampai masa pemerintahan singkat putranya yang masih muda. Edward VI. Setelah kembali ke Katolik di bawah pemerintahan yang sama singkatnya dengan putri sulung Henry, Mary I, saudara tiri Mary Elizabeth I (memerintah 1558–1603) mendirikan kembali Protestan di bawah persyaratan Penyelesaian Agama Elizabeth, sementara itu menetapkan Inggris sebagai kekuatan besar dan meletakkan dasar-dasar Kerajaan Britania Raya dengan mengklaim kepemilikan di Dunia Baru. Sementara Henry juga mengejar kebijakan luar negeri yang agresif di utara perbatasan dalam upaya untuk menaklukkan Skotlandia, Elizabeth mengambil posisi yang jauh lebih mendamaikan terutama dalam perkembangan seperti Reformasi Skotlandia sendiri dan kepastian akhirnya bahwa raja Skotlandia akan menggantikan Elizabeth.
Dari aksesi James VI dan I pada tahun 1603, dinasti Stuart memerintah Inggris dan Irlandia dalam persatuan pribadi dengan Skotlandia. Di bawah Stuart, kerajaan tersebut terlibat dalam perang saudara, yang berpuncak pada eksekusi Charles I pada tahun 1649. Monarki kembali pada tahun 1660, tetapi Perang Saudara telah menetapkan preseden bahwa seorang raja Inggris tidak dapat memerintah tanpa persetujuan Parlemen. Konsep ini menjadi resmi ditetapkan sebagai bagian dari Revolusi Glorious 1688. Sejak saat itu kerajaan Inggris, serta negara-negara penerusnya, Kerajaan Britania Raya dan Britania Raya, telah berfungsi sebagai monarki konstitusional.[nb 5] Pada tanggal 1 Mei 1707, di bawah ketentuan Kisah Persatuan 1707, kerajaan Inggris dan Skotlandia bersatu untuk membentuk Kerajaan Britania Raya yang disebutkan di atas.[4][5]
Anglia-Sachsen menyebut diri mereka sebagai Engle atau Angelcynn, awalnya nama-nama Angles. Mereka menyebut tanah mereka sebagai Engla land, yang berarti "tanah orang Inggris" oleh Æthelweard Latinized Anglia, dari Anglia vetus asli, yang diklaim sebagai tanah air Angles (disebut Angulus oleh Bede).[6] Nama Engla land menjadi England dengan haplologi selama periode Inggris Tengah (Engle-land, Engelond).[7] Nama latinnya adalah Anglia atau Anglorum terra, bahasa Prancis Kuno dan Anglo-Norman satu Engleterre.[8] Pada abad ke-14, England juga digunakan untuk merujuk ke seluruh pulau Britania Raya.
Gelar standar untuk raja dari Æthelstan sampai John adalah Rex Anglorum ("Raja Inggris"). Canute the Great, seorang Denmark, adalah orang pertama yang menyebut dirinya "Raja Inggris". Pada periode NormanRex Anglorum tetap standar, dengan penggunaan sesekali Rex Anglie ("Raja Inggris"). Dari masa pemerintahan John dan seterusnya semua gelar lainnya dijauhi demi Rex atau Regina Anglie. Pada tahun 1604 James I, yang mewarisi takhta Inggris tahun sebelumnya, mengambil gelar (sekarang biasanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris daripada Latin) Raja Britania Raya. Parlemen Inggris dan Skotlandia, bagaimanapun, tidak mengakui gelar ini sampai Act of Union tahun 1707.
Kesultanan Yogyakarta
Kesultanan Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat ini berdiri sejak 1755 dan raja pertama yang menjabat di kesultanan itu adalah Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono 1.
Kerajaan itu mulanya merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam yang terpecah menjadi dua. Pembagian wilayah itu tertuang pada Perjanjian Giyanti. Pecahan lainnya menjadi Kasunanan Surakarta.
Di tahun 1950, Kesultanan Yogyakarta resmi berubah menjadi yang kita kenal saat ini yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hingga saat ini gelar untuk pemimpin-pemimpin daerah tersebut masih menggunakan gelar Hamengkubuwono.
Saat ini, Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
KadipatenPakualaman
Dulu Kadipaten Pakualaman merupakan sebuah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Tetapi pada 1950, status negara dependen Kadipaten Pakualaman diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dikutip dari laman Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Kadipaten Pakualaman berdiri pada 1813, kekuasaan Inggris dengan penyerahan kekuasaan oleh Hamengku Buwono II kepada adiknya, Pangeran Natakusuma dengan status Pangeran Merdika. Pangeran Natakusuma kemudian mendapatkan gelar sebagai KGPAA Paku Alam I dengan kediaman di Puro Pakualaman yang berada di sisi timur Kasultanan Ngayogyakarta.
Status kerajaan ini mirip dengan status Praja Mangkunagaran di Surakarta.
Saat ini, Pakualaman dipimpin oleh Sampeyan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X dengan nama lahir Raden Mas Wijoseno Hario Bimo.
Kasunanan Surakarta
Kasunanan Surakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan di Pulau Jawa bagian tengah yang berdiri pada tahun 1745. Kasunanan itu merupakan penerus dari Kesultanan Mataram yang beribu kota di Kartasura dan selanjutnya berpindah di Surakarta.
Pada tahun 1755, sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti yang disahkan pada tanggal 13 Februari 1755 antara VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dengan Pangeran Mangkubumi, disepakati bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi dua pemerintahan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.
Awalnya, 1745 hingga peristiwa Palihan Nagari pada 1755, Kesunanan Surakarta yang beribu kota di Surakarta merupakan kelanjutan dari Kesultanan Mataram yang sebelumnya berkedudukan di Kartasura, baik dari segi wilayah, pemerintahan, maupun kedudukan penguasanya.
Setelah Perjanjian Giyanti dan diadakannya Pertemuan Jatisari pada tahun 1755 menyebabkan terpecahnya Kesunanan Surakarta menjadi dua kerajaan; kota Surakarta tetap menjadi pusat pemerintahan sebagian wilayah Kesunanan Surakarta dengan rajanya yaitu Susuhunan Pakubuwana III, sedangkan sebagian wilayah Kesunanan Surakarta yang lain diperintah oleh Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di kota Yogyakarta, dan wilayah kerajaannya kemudian disebut sebagai Kesultanan Yogyakarta.
Kemudian dibuat Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757, yang membuat wilayah Kesunanan makin kecil. Sebagian wilayah, yakni Nagara Agung (wilayah inti di sekitar ibu kota kerajaan) diserahkan kepada Raden Mas Said yang kemudian bergelar Adipati Mangkunegara I. Saat ini, Mangkunegaran masih eksis.
Mangkunegaran adalah kadipaten yang posisinya di bawah kasunanan dan kasultanan, sehingga penguasa tidak berhak menyandang gelar Sunan ataupun Sultan.
Penguasa Keraton Kasunanan Surakarta bergelar Sunan Pakubuwono, sedangkan gelar penguasa Kadipaten Mangkunegaran adalah Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro.
Antara tahun 1757 sampai dengan 1946, Kadipaten Mangkunegaran adalah kerajaan otonom yang berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan Surakarta.
Wilayahnya mencakup bagian utara Kota Surakarta, di antaranya adalah Kecamatan Banjarsari, kemudian seluruh Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngawen serta Semin di Gunung Kidul, Yogyakarta. Keseluruhan wilayah Mangkunegaran tersebut hampir mencapai 50 persen wilayah dari Kasunanan Surakarta.
Saat ini, Mangkunegaran dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X atau Gusti Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo merupakan raja.
Sejatinya, pemimpin Mangkunegaran bukanlah raja, namun adipati atau pangeran miji atau pangeran mandiri, yang memimpin sebuah kadipaten di bawah Keraton Kasunanan Surakarta bernama Mangkunegaran.
Meskipun kedudukan pemimpin Mangkunegara yang sebenarnya adalah adipati, namun kerap dianggap raja dalam memori masyarakat Mangkunegara. Itu dipengaruhi oleh Mangkunegara yang dulu sempat berkuasa atas beberapa wilayah, yakni Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.
Berikut beberapa di antara kerajaan di Jawa yang masih eksis hingga kini:
Kesultanan Cirebon
Kesultanan Cirebon ini disebut sebagai jembatan untuk kebudayaan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kesultanan Cirebon ini memiliki corak Islam yang begitu mahsyur di abad 15-16 Masehi. Memiliki letak yang cukup strategis menjadi kesultanan ini sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang cukup vital antar pulau di masa itu.
Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau Walangsungsang atau Haji Abudllah Imam pada tahun 1430. Ia sangat aktif dalam penyebarluasan agama Islam dan Kesultanan Cirebon meningkat kejayaannya ketika dipimpin oleh Sunan Gunung Jati.
Saat ini, Keraton Cirebon dipimpin Sultan Sepuh Aloeda II atau Raden Rahardjo.
Halaman ini berisi artikel tentang negara yang ada dari abad ke-10 hingga 1707. Untuk negara dalam bentuknya saat ini dan umumnya, lihat
. Untuk negara berdaulat saat ini, lihat
Kerajaan Inggris (bahasa Latin: Regnum Anglorum, terj. har. 'Kerajaan Inggris' atau 'Kerajaan bangsa Anglia') adalah sebuah negara berdaulat di pulau Britania Raya sejak 12 Juli 927, ketika kerajaan itu muncul dari berbagai kerajaan Anglia-Sachsen , sampai 1 Mei 1707, ketika bersatu dengan Skotlandia untuk membentuk Kerajaan Inggris Raya. Kerajaan Inggris adalah salah satu negara paling kuat di Eropa selama periode abad pertengahan.[butuh rujukan]
Pada tanggal 12 Juli 927, berbagai kerajaan Anglia-Sachsen disatukan oleh Æthelstan (memerintah 927–939) untuk membentuk Kerajaan Inggris.[butuh rujukan] Pada 1016, kerajaan menjadi bagian dari Kekaisaran Laut Utara Cnut Agung, persatuan pribadi antara Inggris, Denmark dan Norwegia. Penaklukan Norman atas Inggris pada tahun 1066 menyebabkan pemindahan ibu kota Inggris dan kediaman utama kerajaan dari Anglia-Sachsen di Winchester ke Westminster, dan Kota London dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pusat komersial terbesar dan utama di Inggris.[3]
Sejarah kerajaan Inggris dari penaklukan Norman tahun 1066 secara konvensional membedakan periode yang dinamai menurut dinasti penguasa berturut-turut: Norman 1066–1154, Plantagenet 1154–1485, Tudor 1485–1603 dan Stuart 1603–1707 (disela oleh Interregnum 1649–1660) . Secara dinasti, semua raja Inggris setelah 1066 akhirnya mengklaim keturunan dari Normandia; perbedaan Plantagenets hanyalah konvensional, dimulai dengan Henry II (memerintah 1154-1189) karena sejak saat itu, Raja Angevin menjadi "lebih bersifat Inggris"; rumah Lancaster dan York keduanya adalah cabang kadet Plantagenet, dinasti Tudor mengklaim keturunan dari Edward III melalui John Beaufort dan James VI dan I dari Wangsa Stuart mengklaim keturunan dari Henry VII melalui Margaret Tudor.
Setelah penaklukan Inggris, Normandia secara bertahap berusaha untuk memperluas penaklukan mereka baik ke sisa Kepulauan Inggris dan tanah tambahan di Benua Eropa, khususnya di Prancis modern. Seiring waktu, ini akan berkembang menjadi kebijakan ekspansionisme yang sudah berlangsung lama, yang dilakukan secara intermiten dengan tingkat agresi yang terus meningkat oleh dinasti "Inggris" yang sekarang bergaya berturut-turut. Dimulai pada abad ke-12, Normandia mulai membuat serangan serius ke Irlandia. Penyelesaian penaklukan Wales oleh Edward I pada tahun 1284 menempatkan Wales di bawah kendali mahkota Inggris, meskipun upaya Edward untuk sepenuhnya menaklukkan Irlandia menemui keberhasilan yang sangat terbatas sementara keberhasilan awal penaklukannya atas Skotlandia dibatalkan oleh kekalahan militer Inggris di bawah anaknya, Edward II. Edward III (memerintah 1327–1377) mengubah Kerajaan Inggris menjadi salah satu kekuatan militer paling tangguh di Eropa; pemerintahannya juga melihat perkembangan penting dalam undang-undang dan pemerintahan—khususnya evolusi parlemen Inggris. Dari tahun 1340-an raja-raja Inggris juga mengklaim mahkota Prancis, tetapi setelah Perang Seratus Tahun Inggris kehilangan semua tanah mereka di benua itu, kecuali Calais. Pecahnya Perang Mawar berikutnya pada tahun 1455 akan memastikan Inggris tidak pernah lagi dalam posisi untuk secara serius mengejar klaim Prancis mereka.
Setelah gejolak Perang Mawar, dinasti Tudor memerintah selama Renaisans Inggris dan sekali lagi memperluas kekuasaan monarki Inggris di luar Inggris, khususnya mencapai penyatuan penuh Inggris dan Kerajaan Wales pada tahun 1542. Tudor juga mengamankan kendali Inggris Irlandia, meskipun akan terus diperintah sebagai kerajaan terpisah dalam persatuan pribadi dengan Inggris selama berabad-abad. Henry VIII memicu Reformasi Inggris dengan memutuskan persekutuan antara Gereja Inggris dan Gereja Katolik Roma, meskipun aspek doktrinal dari Reformasi yang menetapkan Gereja Inggris sebagai Protestan yang dapat dikenali tidak akan dikejar dengan sungguh-sungguh sampai masa pemerintahan singkat putranya yang masih muda. Edward VI. Setelah kembali ke Katolik di bawah pemerintahan yang sama singkatnya dengan putri sulung Henry, Mary I, saudara tiri Mary Elizabeth I (memerintah 1558–1603) mendirikan kembali Protestan di bawah persyaratan Penyelesaian Agama Elizabeth, sementara itu menetapkan Inggris sebagai kekuatan besar dan meletakkan dasar-dasar Kerajaan Britania Raya dengan mengklaim kepemilikan di Dunia Baru. Sementara Henry juga mengejar kebijakan luar negeri yang agresif di utara perbatasan dalam upaya untuk menaklukkan Skotlandia, Elizabeth mengambil posisi yang jauh lebih mendamaikan terutama dalam perkembangan seperti Reformasi Skotlandia sendiri dan kepastian akhirnya bahwa raja Skotlandia akan menggantikan Elizabeth.
Dari aksesi James VI dan I pada tahun 1603, dinasti Stuart memerintah Inggris dan Irlandia dalam persatuan pribadi dengan Skotlandia. Di bawah Stuart, kerajaan tersebut terlibat dalam perang saudara, yang berpuncak pada eksekusi Charles I pada tahun 1649. Monarki kembali pada tahun 1660, tetapi Perang Saudara telah menetapkan preseden bahwa seorang raja Inggris tidak dapat memerintah tanpa persetujuan Parlemen. Konsep ini menjadi resmi ditetapkan sebagai bagian dari Revolusi Glorious 1688. Sejak saat itu kerajaan Inggris, serta negara-negara penerusnya, Kerajaan Britania Raya dan Britania Raya, telah berfungsi sebagai monarki konstitusional.[nb 5] Pada tanggal 1 Mei 1707, di bawah ketentuan Kisah Persatuan 1707, kerajaan Inggris dan Skotlandia bersatu untuk membentuk Kerajaan Britania Raya yang disebutkan di atas.[4][5]
Anglia-Sachsen menyebut diri mereka sebagai Engle atau Angelcynn, awalnya nama-nama Angles. Mereka menyebut tanah mereka sebagai Engla land, yang berarti "tanah orang Inggris" oleh Æthelweard Latinized Anglia, dari Anglia vetus asli, yang diklaim sebagai tanah air Angles (disebut Angulus oleh Bede).[6] Nama Engla land menjadi England dengan haplologi selama periode Inggris Tengah (Engle-land, Engelond).[7] Nama latinnya adalah Anglia atau Anglorum terra, bahasa Prancis Kuno dan Anglo-Norman satu Engleterre.[8] Pada abad ke-14, England juga digunakan untuk merujuk ke seluruh pulau Britania Raya.
Gelar standar untuk raja dari Æthelstan sampai John adalah Rex Anglorum ("Raja Inggris"). Canute the Great, seorang Denmark, adalah orang pertama yang menyebut dirinya "Raja Inggris". Pada periode NormanRex Anglorum tetap standar, dengan penggunaan sesekali Rex Anglie ("Raja Inggris"). Dari masa pemerintahan John dan seterusnya semua gelar lainnya dijauhi demi Rex atau Regina Anglie. Pada tahun 1604 James I, yang mewarisi takhta Inggris tahun sebelumnya, mengambil gelar (sekarang biasanya diterjemahkan dalam bahasa Inggris daripada Latin) Raja Britania Raya. Parlemen Inggris dan Skotlandia, bagaimanapun, tidak mengakui gelar ini sampai Act of Union tahun 1707.
Kerajaan Inggris muncul dari penyatuan bertahap kerajaan Anglia-Sachsen awal abad pertengahan yang dikenal sebagai Heptarki: Anglia Timur, Mercia, Northumbria, Kent, Essex, Sussex, dan Wessex. Invasi Viking pada abad ke-9 mengganggu keseimbangan kekuasaan antara kerajaan Inggris, dan kehidupan asli Anglia-Sachsen pada umumnya. Tanah Inggris disatukan pada abad ke-10 dalam penaklukan kembali yang diselesaikan oleh Raja thelstan pada tahun 927.
Selama Heptarki, raja yang paling kuat di antara kerajaan Anglia-Sachsen mungkin akan diakui sebagai Bretwalda, raja tinggi di atas raja-raja lainnya. Kemunduran Mercia memungkinkan Wessex menjadi lebih kuat, menyerap kerajaan Kent dan Sussex pada tahun 825. Raja-raja Wessex semakin mendominasi kerajaan-kerajaan Inggris lainnya selama abad ke-9. Pada tahun 827, Northumbria tunduk kepada Egbert dari Wessex di Dore, secara singkat menjadikan Egbert sebagai raja pertama yang memerintah atas Inggris yang bersatu.
Pada tahun 886, Alfred yang Agung merebut kembali London, yang tampaknya dianggap sebagai titik balik dalam pemerintahannya. Anglo-Saxon Chronicle mengatakan bahwa "semua orang Inggris (semua Angelcyn) tidak tunduk pada Denmark menyerahkan diri kepada Raja Alfred." Asser menambahkan bahwa "Alfred, raja Anglia-Sachsen, memulihkan kota London dengan sangat baik ... dan membuatnya layak huni sekali lagi." "Pemulihan" Alfred memerlukan pendudukan kembali dan perbaikan kota bertembok Romawi yang hampir sepi, membangun dermaga di sepanjang Sungai Thames, dan meletakkan rencana jalan kota baru. Mungkin pada titik inilah Alfred mengambil gaya kerajaan baru 'Raja Anglia-Sachsen'.
Selama tahun-tahun berikutnya Northumbria berulang kali berpindah tangan antara raja-raja Inggris dan penjajah Norwegia, tetapi secara definitif dibawa di bawah kendali Inggris oleh Eadred pada tahun 954, menyelesaikan penyatuan Inggris. Sekitar waktu ini, Lothian, yang berbatasan dengan bagian utara Northumbria (Bernicia), diserahkan kepada Kerajaan Skotlandia. Pada 12 Juli 927 para raja Inggris berkumpul di Eamont di Cumbria untuk mengakui thelstan sebagai raja Inggris. Ini dapat dianggap sebagai 'tanggal pendirian' Inggris, meskipun proses penyatuan telah memakan waktu hampir 100 tahun.
Inggris tetap dalam kesatuan politik sejak saat itu. Selama masa pemerintahan elræd the Unready (978–1016), gelombang baru invasi Denmark diatur oleh Sweyn I dari Denmark, yang memuncak setelah seperempat abad peperangan dalam penaklukan Inggris oleh Denmark pada tahun 1013. Namun Sweyn meninggal pada 2 Februari 1014, dan elræd dikembalikan ke takhta. Pada 1015, putra Sweyn, Cnut the Great (umumnya dikenal sebagai Canute) meluncurkan invasi baru. Perang berikutnya berakhir dengan kesepakatan pada 1016 antara Canute dan penerus elræd, Edmund Ironside, untuk membagi Inggris di antara mereka, tetapi kematian Edmund pada 30 November tahun itu membuat Inggris bersatu di bawah kekuasaan Denmark. Ini berlanjut selama 26 tahun sampai kematian Harthacnut pada bulan Juni 1042. Dia adalah putra Canute dan Emma dari Normandia (janda elræd the Unready) dan tidak memiliki ahli warisnya sendiri; ia digantikan oleh saudara tirinya, putra elræd, Edward the Confessor. Kerajaan Inggris sekali lagi merdeka.
Perdamaian berlangsung sampai kematian Edward tanpa anak pada Januari 1066. Kakak iparnya dimahkotai Raja Harold, tetapi sepupunya William Sang Penakluk, Adipati Normandia, segera mengklaim takhta untuk dirinya sendiri. William melancarkan invasi ke Inggris dan mendarat di Sussex pada 28 September 1066. Harold dan pasukannya berada di York menyusul kemenangan mereka melawan Norwegia di Pertempuran Stamford Bridge (25 September 1066) ketika berita itu sampai kepadanya. Dia memutuskan untuk berangkat tanpa penundaan dan menghadapi tentara Norman di Sussex sehingga berbaris ke selatan sekaligus, meskipun tentara tidak beristirahat dengan baik setelah pertempuran dengan Norwegia. Tentara Harold dan William saling berhadapan di Pertempuran Hastings (14 Oktober 1066), di mana tentara Inggris, atau Fyrd, dikalahkan, Harold dan dua saudaranya dibunuh, dan William muncul sebagai pemenang. William kemudian mampu menaklukkan Inggris dengan sedikit perlawanan lebih lanjut. Dia tidak, bagaimanapun, berencana untuk menyerap Kerajaan ke Kadipaten Normandia. Sebagai adipati belaka, William berutang kesetiaan kepada Philip I dari Prancis, sedangkan di Kerajaan Inggris yang merdeka ia dapat memerintah tanpa campur tangan. Ia dimahkotai pada 25 Desember 1066 di Westminster Abbey, London.
Pada tahun 1092, William II memimpin invasi ke Strathclyde, sebuah kerajaan Celtic di tempat yang sekarang barat daya Skotlandia dan Cumbria. Dengan melakukan itu, ia menganeksasi apa yang sekarang menjadi county Cumbria ke Inggris. Pada tahun 1124, Henry I menyerahkan apa yang sekarang disebut Skotlandia tenggara (disebut Lothian) kepada Kerajaan Skotlandia, sebagai imbalan atas kesetiaan Raja Skotlandia. Penyerahan terakhir ini menetapkan apa yang akan menjadi perbatasan tradisional Inggris yang sebagian besar tetap tidak berubah sejak saat itu (kecuali untuk perubahan sesekali dan sementara). Area tanah ini sebelumnya adalah bagian dari Kerajaan Anglian Northumbria. Lothian berisi apa yang kemudian menjadi ibu kota Skotlandia, Edinburgh. Pengaturan ini kemudian diselesaikan pada tahun 1237 oleh Perjanjian York.
Kadipaten Aquitaine bergabung secara pribadi dengan Kerajaan Inggris setelah aksesi Henry II, yang menikahi Eleanor, Adipati Wanita Aquitaine. Kerajaan Inggris dan Kadipaten Normandia tetap dalam persatuan pribadi sampai John Lackland, putra Henry II dan keturunan generasi kelima William I, kehilangan kepemilikan kontinental Kadipaten kepada Philip II dari Prancis pada tahun 1204. Beberapa sisa-sisa Normandia, termasuk Kepulauan Channel, tetap dalam kepemilikan John, bersama dengan sebagian besar Kadipaten Aquitaine.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag untuk kelompok bernama "nb", tapi tidak ditemukan tag
Kerajaan Aceh adalah salah satu kerajaan di nusantara yang bercorak islam. Kerajaan ini awalnya ialah sebuah pelabuhan transit yang kemudian yang berkembang pesat menjadi kota pelabuhan hingga akhirnya berubah menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Aceh didirikan oleh raja pertamanya yaitu Ali Mughayat Syah (1514-1530 M). Adapun kerajaan ini dapat berubah menjadi kerajaan besar sendiri tidak lepas dari pengaruh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Karena hal tersebut, Aceh yang wilayahnya sangat strategis terletak di selat malaka pun menjadi pelabuhan alternatif bagi para pedagang, khususnya pedagang muslim yang enggan berbisnis di Malaka karena telah dikuasai oleh Portugis.
Selanjutnya masa kejayaan Kerajaan Aceh sendiri terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang memimpin Aceh pada tahun 1607 hingga 1636. Dalam masa kejayaan Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, perekonomia Kerajaan Aceh berkembang pesat. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Dalam perdagangan Kerajaan Aceh memiliki komuditas meliputi lada, emas, minyak tanah, kapur, sutera , kapas, kapur barus, menyan dan belerang.
Hasil bumi dan alam yang banyak menjadi bahan ekspor dan komiditas perdagangan yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh maju dengan pesat. Dalam bidang pelayaran, Aceh yang letaknya sangat strategis di selat malaka pun sangat diuntungkan sehingga menjadi kota pelabuhan. Dari kota pelabuhan tersebut Aceh mengadakan hubungan dengan pihak asing. komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di kesultanan Aceh yang diekspor ke luar adalah lada. Adapun kapal yang dimiliki oleh Kerajaan Aceh yang digunakan untuk perdagangan dan pelayaran pada masa keemasan dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda sendiri adalah Kapal Galleon.
Indonesia memiliki sejarah panjang dari era kerajaan, kolonial, hingga era modern. Saat ini, masih ada kerajaan di Jawa yang masih eksis.
Di Pulau Jawa pernah berdiri beberapa kerajaan besar. Dari Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, hingga Kesultanan Banten.
Di antara kerajaan tersebut, masih ada kerajaan yang eksis dengan dipimpin oleh seorang raja. Tetapi, di antara kerajaan itu, hanya Kesultanan Yogyakarta yang masih memiliki fungsi pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan lain di Indonesia masih berkumpul dalam sebuah Majelis Agung Raja dan Sultan (MARS) Indonesia. Di antara yang masih eksis itu adalah Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo, Puro Mangkunegaran, Keraton Cirebon, dan Kasultanan Banten. Kesultanan Yogyakarta satu-satunya yang memiliki hak istimewa mengelola pemerintahan. Sedangkan yang lain memiliki fungsi kebudayaan.
Abad Pertengahan Tinggi
Pada tahun 1092, William II memimpin invasi ke Strathclyde, sebuah kerajaan Celtic di tempat yang sekarang barat daya Skotlandia dan Cumbria. Dengan melakukan itu, ia menganeksasi apa yang sekarang menjadi county Cumbria ke Inggris. Pada tahun 1124, Henry I menyerahkan apa yang sekarang disebut Skotlandia tenggara (disebut Lothian) kepada Kerajaan Skotlandia, sebagai imbalan atas kesetiaan Raja Skotlandia. Penyerahan terakhir ini menetapkan apa yang akan menjadi perbatasan tradisional Inggris yang sebagian besar tetap tidak berubah sejak saat itu (kecuali untuk perubahan sesekali dan sementara). Area tanah ini sebelumnya adalah bagian dari Kerajaan Anglian Northumbria. Lothian berisi apa yang kemudian menjadi ibu kota Skotlandia, Edinburgh. Pengaturan ini kemudian diselesaikan pada tahun 1237 oleh Perjanjian York.
Kadipaten Aquitaine bergabung secara pribadi dengan Kerajaan Inggris setelah aksesi Henry II, yang menikahi Eleanor, Adipati Wanita Aquitaine. Kerajaan Inggris dan Kadipaten Normandia tetap dalam persatuan pribadi sampai John Lackland, putra Henry II dan keturunan generasi kelima William I, kehilangan kepemilikan kontinental Kadipaten kepada Philip II dari Prancis pada tahun 1204. Beberapa sisa-sisa Normandia, termasuk Kepulauan Channel, tetap dalam kepemilikan John, bersama dengan sebagian besar Kadipaten Aquitaine.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag untuk kelompok bernama "nb", tapi tidak ditemukan tag